Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh separatis Papua, Benny Wenda, meminta dukungan masyarakat internasional atas situasi yang terjadi di pulau paling timur Indonesia itu.

Menurut Benny, Papua sangat membutuhkan dukungan untuk bisa menentukan nasibnya sendiri.

"Saya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung kami dan perjuangan damai kami untuk menentukan nasib sendiri," kata Benny dikutip dari akun Facebooknya, Jumat (30/8).



Lihat juga:Benny Wenda Sebut Rasisme Nyalakan Api Ketidakadilan di Papua

Benny yang saat ini tinggal di Oxford, Inggris, juga menyerukan perhatian media internasional untuk menyoroti apa yang saat ini terjadi di Papua.

Terlebih, kata dia, saat ini pemblokiran akses internet dan telepon masih berlangsung.

Benny menganggap referendum sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik secara damai di Papua Barat.

"Ketika pemerintah Indonesia memblokir layanan internet dan telepon, kami sangat membutuhkan perhatian media internasional tentang #WestPapuaUprising, untuk menyoroti apa yang sebenarnya terjadi," kata Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) itu.




Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) memang berencana meninjau situasi terkini di Papua.

Namun wakil juru bicara kantor KT HAM PBB, Ravina Shamdasani mengatakan pihaknya masih menunggu tanggal pasti pemberian akses menuju ke sana.

"Mengenai akses, kami masih mendiskusikan tanggalnya dengan pemerintah," ujar Ravina Shamdasani.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan belum membicarakan waktu kunjungan KT HAM PBB ke Papua. "Belum ada kabar. Belum ada pembicaraan," kata pelaksana tugas juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah.

Lihat juga:Komisioner Tinggi HAM PBB Masih Tunggu Tanggal Akses ke Papua

Indonesia pernah mengundang PBB yang disampaikan langsung Presiden Jokowi saat KT HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

Kendati demikian, sejak saat itu, pemerintah Indonesia belum memberikan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. Penerus Hussein, Michelle Bachelet, bahkan masih menunggu Indonesia untuk memberikan akses ke Papua pada Januari 2019 lalu.

Ketegangan di Papua dan Papua Barat meningkat  sejak pekan lalu. Terkini, terjadi unjuk rasa berujung rusuh di kota Jayapura, Kamis (29/8).

Lihat juga:Tokoh Separatis Benny Wenda Respons Jokowi soal Kisruh Papua

Unjuk rasa tersebut menimbulkan kerusakan material di berbagai tempat dari Sentani, Abepura, Kotaraja hingga Jayapura.

Menyikapi kejadian itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat serta tokoh agama menjaga  Papua tetap menjadi wilayah yang damai. (dea)